Sampang(lentera.id)— Gudang Bulog Sampang diguncang tekanan keras Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI). Audiensi yang digelar di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Selasa (23/12/2025), berubah menjadi interogasi terbuka atas dugaan penurunan kualitas beras Bulog yang disalurkan kepada masyarakat sepanjang November–Desember 2025. Ini bukan forum seremoni, melainkan peringatan keras bagi sistem distribusi pangan negara yang dinilai amburadul, timpang, dan minim transparansi.
Dipimpin langsung Ketua GASI Ahmad Rifa’i, audiensi dihadiri Kepala Gudang Bulog Sampang Triono beserta perwakilan Bulog Cabang Madura. Sejak awal, GASI menegaskan bahwa forum ini merupakan kontrol sosial dan tekanan moral, menyusul banjir keluhan warga dari berbagai kecamatan di Sampang yang menilai kualitas beras Bulog menurun drastis.
Rifa’i membeberkan pola keluhan yang seragam dan mengkhawatirkan. Menurut laporan masyarakat, beras Bulog pada pengiriman awal sekitar Oktober 2025 dinilai relatif baik, namun kualitas beras pada distribusi November hingga Desember justru merosot tajam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak bicara asumsi. Keluhan datang dari banyak kecamatan dengan pola yang sama. Kualitas awal bagus, pengiriman berikutnya jeblok. Ini fakta lapangan dan tidak bisa ditutup dengan bahasa normatif,” tegas Rifa’i.
Tak berhenti pada pernyataan lisan, GASI bahkan mengamankan sampel beras dari sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Omben, Banyuates, Karang Penang, Jrengik, Banyuanyar, hingga Pulau Mandangin. Sampel-sampel tersebut disiapkan sebagai alat bukti pembanding untuk menguji konsistensi mutu beras Bulog yang selama ini diklaim telah memenuhi standar.
Dalam forum audiensi, Rifa’i secara terbuka mempertanyakan asal-usul pasokan dan mekanisme distribusi. Ia menyoroti apakah beras untuk 14 kecamatan di Kabupaten Sampang benar-benar bersumber dari Gudang Bulog Sampang, atau justru didatangkan dari luar daerah tanpa keterbukaan informasi kepada publik.
Menanggapi desakan tersebut, pihak Bulog menyatakan bahwa beras yang disalurkan merupakan beras kategori medium dan diklaim telah memenuhi standar mutu. Mereka berdalih bahwa perbedaan tekstur dan kondisi fisik masih berada dalam ambang batas serta dinilai “layak konsumsi”.
Namun jawaban itu dinilai tidak menjawab keresahan publik. Kepala Gudang Bulog Sampang Triono justru menegaskan adanya batas kewenangan, dengan menyatakan pihaknya tidak memiliki otoritas untuk menjelaskan kebijakan pengadaan maupun distribusi.
“Untuk kebijakan dan pernyataan resmi, ada aturannya dan itu menjadi kewenangan kantor cabang,” ujar Triono singkat.
Pernyataan tersebut justru membuka fakta krusial. Rifa’i mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran GASI, termasuk dari aktivitas bongkar muat armada beras, pasokan yang masuk ke Gudang Bulog Sampang berasal dari wilayah Pamekasan.
“Artinya kendali pengadaan dan distribusi bukan di Sampang, tapi di bawah Bulog Cabang Pamekasan. Publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab,” tandasnya.
Lebih jauh, Rifa’i menambahkan temuan yang dinilai sangat janggal dan mencederai rasa keadilan. Menurutnya, beras dengan kualitas bagus justru ditolak untuk disalurkan di Madura, sementara beras dengan mutu serupa malah diterima dan dikirim ke luar Madura.
“Ini yang paling aneh. Beras kualitas bagus justru ditolak untuk, disalurkan ke luar Madura di Terima, Beras yang dipersoalkan masyarakat. Ini bukan kebetulan, ini kejanggalan serius,” tegas Rifa’i dengan nada keras.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai tamparan telak bagi keadilan distribusi pangan, seolah masyarakat Madura ditempatkan sebagai penerima kelas dua dalam sistem logistik negara.
“Kalau satu kualitas dianggap layak untuk daerah lain, mengapa tidak layak untuk Madura? Negara tidak boleh membiarkan wilayah tertentu menjadi korban ketimpangan distribusi pangan,” ujarnya.
Pihak Gudang Bulog Sampang kemudian membenarkan bahwa seluruh kebijakan strategis, termasuk pengadaan, penentuan kualitas, dan penjelasan teknis, memang sepenuhnya menjadi domain Bulog Cabang Pamekasan.
Menutup audiensi, Rifa’i menegaskan bahwa GASI tidak sedang mencari kambing hitam, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat luas. Keberadaan sampel pembanding dengan kualitas jauh lebih baik dari pengiriman awal disebutnya sebagai alarm keras atas inkonsistensi mutu dalam satu sistem distribusi pangan negara.
“Kalau Bulog menyatakan beras ini masih layak, kami hormati. Tapi publik wajib tahu mengapa dalam satu sistem distribusi kualitasnya bisa timpang. Ini bukan sekadar soal teknis, ini soal keadilan dan hak masyarakat,” pungkasnya.
