SAMPANG(lenterapost.id)— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai tameng negara melawan stunting dan krisis gizi balita serta ibu hamil, di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, justru menjelma menjadi potret telanjang kegagalan di tingkat pelaksana. Alih-alih menyelamatkan generasi, pelaksanaannya memperlihatkan wajah pengelolaan yang nyaris tak bermartabat, serampangan, dan menyinggung rasa kemanusiaan.
Sorotan tajam kini mengarah langsung kepada Yayasan Al Ihsan selaku pengelola Dapur MBG. Di lapangan, dapur MBG yang dikelola yayasan tersebut membagikan makanan kepada balita dan ibu hamil dengan cara yang jauh dari standar kelayakan layanan publik. Makanan dibungkus plastik tipis, tanpa wadah aman, tanpa informasi nilai gizi, dan tanpa jaminan higienitas.
Isi paket makanan pun menuai kecaman keras. Balita dan bumil hanya menerima nasi pucat dengan satu potong telur dadar tipis, tanpa sayur, tanpa buah, tanpa tambahan protein memadai. Menu seperti ini bukan hanya miskin nutrisi, tetapi juga mencederai akal sehat jika masih berani disebut sebagai “makan bergizi”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan makan bergizi, ini cuma formalitas. Balita dan ibu hamil diperlakukan seperti tidak punya harga diri. Nasi sama telur tipis dibungkus plastik. Pengelolanya seperti asal jalan,” kecam seorang warga Desa Gunung Rancak yang enggan disebutkan namanya.
Warga menilai apa yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi kuat buruknya manajemen Yayasan Al Ihsan dalam mengelola program negara. Program nasional yang seharusnya dijalankan dengan standar ketat justru direduksi menjadi rutinitas asal bagi: yang penting makanan dibagikan, dokumentasi ada, dan laporan bisa disetor ke atas.
“Kalau begini caranya, jangan pakai istilah ‘bergizi’. Ini cuma nasi supaya bisa bilang program jalan. Balita dan bumil itu bukan angka laporan, mereka manusia,” lanjut warga tersebut dengan nada geram.
Lebih memprihatinkan, penyajian makanan panas yang langsung dibungkus plastik serta ketiadaan transparansi mengenai standar menu dan anggaran per porsi memunculkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas pengelolaan dana MBG oleh Yayasan Al Ihsan. Publik mempertanyakan ke mana aliran anggaran program ini, hingga menu yang diterima balita dan ibu hamil nyaris tak bernilai gizi.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa orientasi pengelola lebih menekankan kuantitas distribusi ketimbang kualitas konsumsi. Martabat penerima manfaat diabaikan, kualitas ditekan serendah mungkin, sementara program tetap diklaim berjalan sukses di atas kertas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Al Ihsan selaku pengelola Dapur MBG di Desa Gunung Rancak belum memberikan klarifikasi terbuka terkait standar menu, sistem pengemasan, besaran anggaran per porsi, maupun mekanisme pengawasan kualitas makanan bagi balita dan ibu hamil.
Situasi ini memicu desakan keras dari warga agar kewenangan pengelolaan MBG di Desa Gunung Rancak segera dicabut dari Yayasan Al Ihsan. Mereka menilai yayasan telah gagal menjalankan amanah dan tidak layak lagi dipercaya mengelola konsumsi bagi kelompok paling rentan.
“Kalau pengelola seperti ini masih dipertahankan, sama saja negara membiarkan balita dan bumil jadi korban. Lebih baik dicabut dan dialihkan ke pengelola yang benar-benar mampu dan bertanggung jawab,” tegas seorang warga lainnya.
Warga juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menghentikan sementara operasional Dapur MBG Al Ihsan, melakukan evaluasi total, serta membuka audit anggaran secara transparan ke publik. Menurut mereka, pencabutan pengelolaan bukan lagi pilihan, melainkan langkah darurat untuk menyelamatkan marwah program MBG dan memastikan balita serta ibu hamil benar-benar mendapatkan haknya atas makanan yang layak dan bergizi.
Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas satu dapur MBG, melainkan wibawa negara dan kredibilitas pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program Makan Bergizi Gratis yang dijadikan simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil, di Desa Gunung Rancak justru diduga dibajak oleh pengelola di tingkat bawah, diremehkan, diperas nilainya, lalu disajikan dalam bentuk yang memalukan.
Mengatasnamakan program presiden namun menyuguhkan nasi pucat berbungkus plastik kepada balita dan ibu hamil adalah tamparan politik terbuka. Jika negara diam, maka pesan yang sampai ke publik jelas: visi besar boleh runtuh di tangan pengelola yang gagal, dan rakyat kecil boleh dikorbankan demi laporan yang terlihat rapi di meja birokrasi.
Kini bola ada di tangan pemerintah. Mencabut pengelolaan dan membersihkan pelaksana bermasalah adalah ujian keberanian politik, bukan sekadar urusan teknis. Sebab membiarkan penyalahgunaan Program Presiden Prabowo Subianto terus terjadi, sama artinya dengan membiarkan kepercayaan rakyat digerus dari dapur-dapur kecil di desa—pelan, senyap, namun mematikan legitimasi kekuasaan.
