Kelangkaan LPG 3 Kg Saat Ramadan, LPKNI, YBH Pegasus dan Media Soroti Distribusi di SPPBE Banyuwangi

- Penulis

Kamis, 12 Maret 2026 - 15:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banyuwangi ( Lenterapost.id )  Kelangkaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi mulai dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi menjelang dan selama bulan Ramadan. Kondisi ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan memasak, terutama untuk persiapan sahur dan berbuka puasa. Menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat, tim dari LPKNI bersama YBH Pegasus dan sejumlah awak media turun langsung melakukan penelusuran lapangan pada Kamis, 12 Maret 2026.

Tim melakukan pengecekan di beberapa toko dan pengecer di wilayah Singojuruh dan Gendoh. Dari hasil penelusuran tersebut diketahui bahwa sejumlah pengecer mengaku sudah hampir satu minggu tidak menerima pasokan LPG 3 kg. Salah satu pemilik toko menyampaikan bahwa pengiriman terakhir diterima pada hari Jumat, dan hingga saat ini belum ada pengiriman kembali sehingga stok LPG 3 kg di tingkat pengecer benar-benar kosong. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait kelancaran distribusi gas bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kecil.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, tim juga mendatangi lokasi SPPBE PT Bumi Jaya Mandiri di wilayah Gambor, Banyuwangi. Dari pantauan di lokasi, terlihat sejumlah truk pengangkut LPG 3 kg dalam kondisi sudah terisi penuh tabung gas. Namun, berdasarkan keterangan yang dihimpun di lapangan, terdapat truk yang sudah terisi LPG tetapi belum didistribusikan hingga beberapa hari. Dalam klarifikasi yang disampaikan oleh pihak manajemen SPPBE yang berinisial Alex, disebutkan bahwa kondisi kelangkaan LPG 3 kg kerap terjadi setiap tahun menjelang Ramadan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat.Meski demikian, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan dari tim investigasi. Pasalnya, apabila kondisi ini sudah menjadi kejadian rutin setiap tahun, seharusnya pihak terkait dapat melakukan langkah antisipasi agar kelangkaan tidak sampai terjadi di tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tim juga menyoroti adanya dugaan kurangnya transparansi dalam proses distribusi LPG 3 kg, terutama ketika di lapangan ditemukan kendaraan pengangkut yang sudah terisi penuh namun belum segera didistribusikan, sementara masyarakat di tingkat pengecer mengalami kekosongan stok.

Atas kondisi tersebut, LPKNI bersama YBH Pegasus dan media meminta penjelasan resmi dari pihak Pertamina terkait mekanisme distribusi LPG bersubsidi di wilayah Banyuwangi. LPKNI juga mendesak agar: 1.Distribusi LPG 3 kg segera dinormalisasi agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan.

2.Pengawasan distribusi diperketat guna mencegah kemungkinan adanya penimbunan atau permainan distribusi di lapangan. 3.Pihak terkait meningkatkan transparansi dalam sistem distribusi LPG bersubsidi.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, LPKNI, YBH Pegasus dan media menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi LPG 3 kg di Banyuwangi.

“Kami tidak ingin masyarakat kecil menjadi korban akibat kelangkaan LPG bersubsidi, apalagi di bulan Ramadan. Jika setiap tahun terjadi, seharusnya ada langkah antisipasi. Jangan sampai distribusi terkesan tidak transparan sementara masyarakat kesulitan mendapatkan gas,” tegas perwakilan tim investigasi.

LPKNI dan YBH Pegasus juga membuka kemungkinan untuk menyampaikan laporan resmi kepada pihak terkait apabila dalam pemantauan selanjutnya ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi.

Redaksi//

Lenterapost.id 

Investigasi 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel lenterapost.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Oknum Bapenda kabupaten Malang Mengambil Alih Lahan Parkir Dari Dishub 
Momen Haru Hari Lingkungan Hidup Sedunia: DPW Komnas PPLH Jatim Resmi Kukuhkan Pengurus DPD Kabupaten Madiun Raya
Kades Kidal dan Perangkat Diduga Kongkalikong Rekayasa Dokumen Tanah Ibu Ila demi Hasanah Terbongkar
LBH Maskar Indonesia Soroti Dugaan Pemanfaatan Tanah Pengairan di Mekarmaya, Minta Pemerintah dan APH Bertindak Transparan
YBH PEGASUS DAN TIM SATUAN KHUSUS AMBIL SIKAP TEGAS TERHADAP JAGAL AYAM YANG DIDUGA ILEGAL
USAHA PEMOTONGAN AYAM DI RANGON GENTENG WETAN DIDUGA BELUM LENGKAP IZIN, JADI SOROTAN WARGA
“Publik bertanya-tanya sampai dimana proses pelaporan LSM Teropong terkait penimbunan tanah pertanian produktif”  .
Diduga Tanah Pengairan Diperjualbelikan, Warga Minta Aparat Lakukan Penyelidikan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 01:15 WIB

Diduga Oknum Bapenda kabupaten Malang Mengambil Alih Lahan Parkir Dari Dishub 

Jumat, 5 Juni 2026 - 09:15 WIB

Momen Haru Hari Lingkungan Hidup Sedunia: DPW Komnas PPLH Jatim Resmi Kukuhkan Pengurus DPD Kabupaten Madiun Raya

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:11 WIB

Kades Kidal dan Perangkat Diduga Kongkalikong Rekayasa Dokumen Tanah Ibu Ila demi Hasanah Terbongkar

Selasa, 2 Juni 2026 - 23:08 WIB

LBH Maskar Indonesia Soroti Dugaan Pemanfaatan Tanah Pengairan di Mekarmaya, Minta Pemerintah dan APH Bertindak Transparan

Selasa, 2 Juni 2026 - 14:48 WIB

USAHA PEMOTONGAN AYAM DI RANGON GENTENG WETAN DIDUGA BELUM LENGKAP IZIN, JADI SOROTAN WARGA

Berita Terbaru