LPK-GPI Soroti Penggunaan Dana Swakelola UPTD Wilayah VI Dinas BMBK Lampung

Agus Banyu Biru - Penulis

Senin, 9 Maret 2026 - 06:14 WIB

URL berhasil dicopy

Provinsi Lampung//Lenterapost.id (LPK-GPI) Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia Muhammad Ali menyoroti Penggunaan dana swakelola pada UPTD Wilayah VI Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung mencakup wilayah kerja di tiga Kabupaten.Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawanbarat. “Menjadi perhatian serius oleh lembaga swadaya masyarakat, (LPK-GPI) Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia.Mengingat arus balik tidak lama lagi jalan tersebut akan banyak dilintasi oleh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 bagi para pemudik dari luar daerah yang akan melintasi jalan mulai dari simpang Kuburan Menggala Kabupaten Tulang Bawang arah Pandaragan Kabupaten (TBB) Tulang Bawang Barat merayakan ” Namun Sangat disayangkan sejauh ini pantauan dari lembaga perlindungan konsumen gerakan perubahan Indonesia (LPK-GPI) belum ada satupun yang di perbaiaki oleh UPTD Wilayah VI. Ungkap Ali Ketua Umum LPK-GPI. Kepada awak media .” Berikut adalah poin-poin utama terkait isu tersebut berdasarkan pantauan terkini , Sorotan terhadap Dana Swakelola LPK-GPI menyoroti penggunaan anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan melalui mekanisme swakelola untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.”Fokus utamanya adalah transparansi dalam pengadaan material dan realisasi pekerjaan di lapangan yang dianggap belum optimal atau tidak berjalan sesuai dengan target pencapain yang mana program Gubernur Lampung Mirza. Terutama infrastruktur jalan saat ini yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Provinsi Lampung.Keluhan mengenai lambatnya kinerja UPTD Wilayah VI Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dalam penanganan jalan rusak di wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat (Tubaba), dan Mesuji merupakan isu infrastruktur yang menonjol.

“Hal ini harus menjadi penilain khusus bagi Gubernur Lampung Mirza, atas lambatanya kinerja Kepala UPTD Wilayah VI yang dianggap solah-olah tidak mendukung dalam sebuah program Gubernur Mirza dalam percepatan pembangunan. Dimana pekerjaan yang seharusnya dilakukan segera, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1447 Hidjriah. Agar agar menghindari angka kecelakaan.

Redaksi//