Sampang (lenterapost.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Camplong kembali menuai sorotan tajam. Menu yang dibagikan Senin (02/03) oleh Yayasan Babur Rizki dinilai semakin jauh dari bayangan publik terhadap akumulasi anggaran tiga hari sebesar Rp30.000 per siswa. Kecurigaan pun kian mengeras, bukan lagi sekadar bisik-bisik, melainkan kegelisahan terbuka di kalangan wali murid. Rabu 4-3-2026.
Dokumentasi yang diterima media memperlihatkan paket berisi satu ekor ikan, satu potong tahu/tempe, satu butir telur, dua buah jeruk, empat biji pentol, serta satu susu kemasan kecil. Di mata sebagian orang tua, komposisi ini belum menjawab pertanyaan paling mendasar: apakah benar rapelan Rp30.000 — atau Rp10.000 per hari — benar-benar utuh sampai ke piring siswa.
“Kalau memang tiga hari tiga puluh ribu, angka dan realisasinya harus bisa diuji. Jangan berhenti di pernyataan normatif,” tegas seorang wali murid dengan nada kecewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gelombang protes ini bukan yang pertama. Pekan sebelumnya, keluhan serupa sudah mencuat dan pihak penyelenggara sempat menyatakan akan melakukan evaluasi. Namun hingga kini, menurut para orang tua, transparansi rinci terkait struktur biaya maupun mekanisme pengelolaan dana belum juga dibuka. Yang terlihat justru pengulangan persoalan yang sama — seolah evaluasi hanya berhenti di atas kertas.
Di tengah polemik, publik juga mempertanyakan kabar adanya insentif operasional dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp6 juta per hari bagi penyelenggara. Pertanyaan publik pun makin tajam: jika benar ada dukungan operasional sebesar itu, mengapa kualitas paket yang diterima siswa masih terus dipersoalkan?
“Kalau memang sudah ada keuntungan operasional jutaan rupiah per hari, kenapa masih muncul dugaan pengurangan hak siswa? Ini yang membuat publik curiga,” ujar Agus Sugito, pemerhati kebijakan publik, Selasa (04/03).
Agus menegaskan, bila selisih anggaran benar terjadi dan berlangsung berulang, persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai keluhan biasa. “Jika anggaran tidak selaras dengan realisasi dan terus berulang, ini berpotensi menjadi penyimpangan serius dalam pengelolaan dana program. Harus diaudit terbuka,” tandasnya.
Desakan publik kini mengarah pada audit menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat terhadap Yayasan Babur Rizki di Camplong. Audit dianggap krusial untuk memutus spekulasi sekaligus memastikan tidak ada selisih antara dana negara yang dialokasikan dengan paket yang benar-benar diterima siswa.
Di tengah tekanan yang terus menguat, beredar pula isu mengenai dugaan keterkaitan pengelolaan MBG dengan figur anggota dewan tingkat pusat. Informasi ini belum terverifikasi resmi. Namun derasnya perbincangan di masyarakat mempertebal kesan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara belum berjalan optimal meski keluhan terus berulang.
Sementara itu, Eko yang disebut sebagai Kepala SPPG Babur Rizki telah dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp terkait kesesuaian anggaran rapel tiga hari tersebut. Pesan telah terbaca, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi.
