Minahasa Utara, Sulawesi Utara – Penemuan gudang timbunan BBM solar ilegal di wilayah Kecamatan Kema yang digerebek oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Polsek Kema bersama wartawan kemarin semakin memanaskan situasi di lapangan. Dugaan keterlibatan Kasat Reskrim Polres Minut dalam perlindungan “big boss” pemilik gudang kian menguat, sementara masyarakat dan perangkat desa mulai kehilangan kesabaran.Minut, Rabu 24 Desember 2025.
Sumber di lapangan mengungkapkan bahwa perangkat desa setempat bersama ratusan warga telah menyatakan kesiapan untuk bertindak sendiri. Mereka telah menyiapkan alat-alat seperti cangkul, sekop, dan linggis untuk membongkar paksa gudang tersebut jika aparat penegak hukum (APH) tidak segera menindak tegas pelaku utama. “Kami tidak bisa diam saja melihat mafia BBM ini terus merugikan masyarakat. Solar subsidi langka, harga melonjak, sementara gudang ini diduga dilindungi oknum aparat. Jika polisi tidak bertindak, kami yang akan turun tangan,” ujar seorang perangkat desa yang enggan disebut namanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indikasi kolusi semakin terang benderang. Kasat Reskrim Polres Minut diduga memerintahkan oknum pembawa BBM dari berbagai SPBU untuk mengalirkan solar ke gudang ilegal tersebut. Lebih lanjut, Kasat Reskrim dilaporkan menginstruksikan oknum tersebut untuk “berbicara baik” dan berteman dengan awak media yang mempublikasikan temuan ini, dengan ancaman menghentikan kegiatan pengisian (tap) di SPBU jika gagal. Pertanyaan besar muncul: apakah ini perintah langsung dari big boss pemilik gudang, atau atensi dari atas dihentikan demi menutup publikasi kasus ini?
“Praktik ini bukan hanya merugikan negara miliaran rupiah, tapi juga menyengsarakan nelayan, petani, dan sopir angkutan yang bergantung pada solar subsidi. Dugaan perlindungan dari Kasat Reskrim harus segera diusut tuntas oleh Propam Polda Sulut dan Mabes Polri. Jangan sampai institusi Polri tercoreng karena oknum yang diduga bermain dengan mafia energi,” tegas seorang tokoh masyarakat Kema.
Kemarahan ini menjadi puncak gunung es dari keluhan masyarakat Minut yang telah lama resah dengan kelangkaan solar subsidi. Penggerebekan kemarin seharusnya menjadi momentum pembersihan total, bukan malah memicu ancaman dan upaya penutupan informasi. Masyarakat mendesak Kapolres Minut segera melakukan investigasi internal, menonaktifkan Kasat Reskrim yang diduga terlibat, dan membongkar jaringan big boss hingga akarnya.
Jika APH terus lamban, aksi swadaya masyarakat dengan alat tradisional tersebut bisa menjadi bom waktu yang membahayakan stabilitas keamanan wilayah. Pihak berwenang diimbau segera bertindak tegas tanpa pandang bulu, demi menjaga kepercayaan publik dan hak rakyat atas energi subsidi menjelang akhir tahun. Skandal ini harus menjadi pelajaran berharga bagi reformasi penegakan hukum di Polres Minut.
