Sampang (lenterapost.id)– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MTsN 1 Sampang kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini dugaan pemangkasan anggaran mencuat dari paket menu MBG yang disuplai dapur Al Mahmudiyah Tanggumong, Kamis (5/3/2026).
Sorotan mencuat setelah sejumlah wali murid memperlihatkan paket makanan yang diterima siswa yang disebut sebagai jatah konsumsi selama tiga hari. Berdasarkan dokumentasi yang beredar, paket tersebut hanya berisi satu telur rebus, satu paha ayam, irisan tempe, satu kotak susu, satu buah jeruk, satu roti, kerupuk pangsit, serta enam butir kurma.
Temuan itu langsung memantik kecurigaan publik. Pasalnya, dalam skema program MBG, alokasi anggaran makan siswa diperkirakan sekitar Rp10 ribu per hari, sehingga untuk jatah tiga hari seharusnya mencapai Rp30 ribu per siswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa dengan porsi serta jenis makanan yang diterima anaknya. Ia menilai paket tersebut jauh dari harapan masyarakat terhadap program nasional yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi siswa.
“Kalau dihitung-hitung ini katanya jatah tiga hari. Tapi yang diterima anak-anak hanya seperti ini. Kami sebagai orang tua tentu bertanya-tanya, apakah memang segini nilai makanannya atau ada yang dipangkas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberadaan roti dalam paket tersebut. Menurutnya, dalam ketentuan program MBG, pengadaan roti seharusnya melibatkan pelaku UMKM lokal yang telah memiliki izin produksi, bukan sekadar membeli produk roti umum di pasaran.
“Yang kami tahu, kalau ada roti dalam menu MBG seharusnya dari UMKM yang sudah berizin. Tapi yang diterima anak-anak seperti roti toko biasa. Ini yang membuat kami semakin curiga,” tambahnya.
Kritik lebih keras datang dari salah satu aktivis di Kabupaten Sampang yang ikut menyoroti dugaan ketidaksesuaian menu dengan anggaran program tersebut.
Menurutnya, jika dihitung secara kasar menggunakan harga pasar, estimasi nilai seluruh isi paket makanan yang diterima siswa diperkirakan hanya sekitar Rp24 ribu untuk jatah tiga hari.
“Kalau kita hitung harga pasar, total makanan yang diterima siswa itu kira-kira hanya sekitar Rp24 ribu. Padahal jatah tiga hari seharusnya Rp30 ribu. Artinya ada selisih yang patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung besarnya dana yang diterima dapur penyedia dari pemerintah. Berdasarkan perhitungannya, dapur MBG tersebut disebut diberi hasil oleh pemerintah sekitar Rp6 juta per hari dari program tersebut.
“Yang kami sayangkan, dapur ini setiap hari bisa menerima dana dari pemerintah sampai sekitar Rp6 juta. Dengan angka sebesar itu, seharusnya kualitas menu dan hak siswa benar-benar dijaga, bukan justru muncul dugaan pemangkasan,” katanya.
Aktivis tersebut menegaskan bahwa program MBG sejatinya merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan gizi pelajar. Namun menurutnya, program itu bisa kehilangan kepercayaan publik apabila pengelolaannya tidak transparan.
“Program ini bagus untuk anak-anak. Tapi kalau di lapangan masih ada dugaan memangkas hak siswa, tentu ini sangat disayangkan. Aparat terkait harus segera turun tangan melakukan evaluasi,” pungkasnya.
Para wali murid berharap pemerintah daerah serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG yang disuplai dapur tersebut, agar tujuan meningkatkan kualitas gizi siswa tidak tercoreng oleh polemik anggaran.
