SAMPANG (lenterapost.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang kembali menuai kontroversi. Kali ini sorotan tajam mengarah ke dapur SPPG Tanggumong 004, setelah menu yang dibagikan kepada siswa pada Jumat (6/3/2026) dinilai sangat minim dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah.
Berdasarkan dokumentasi yang diterima, paket makanan yang dibagikan kepada siswa hanya berisi satu buah pisang, empat butir telur puyuh, serta satu kue dalam kemasan plastik. Jika dihitung berdasarkan harga pasar di wilayah Sampang, nilai makanan tersebut diperkirakan hanya berkisar Rp6.000/7000 masih selisih Rp2000/1000 di menu kelas empat kebawah.
Kondisi ini memicu kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan adanya dugaan mark up anggaran dalam pelaksanaan program MBG di dapur tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku terkejut melihat porsi makanan yang diterima anaknya.
“Kami tentu bersyukur ada program makan gratis, tapi kalau porsinya seperti ini rasanya tidak masuk akal dengan anggaran yang disalurkan ke siswa. Anak-anak hanya dapat pisang, telur puyuh beberapa butir, sama kue kecil. Ini jauh dari kata cukup,” keluhnya.
Ia juga menilai menu tersebut tidak mencerminkan tujuan program MBG yang seharusnya meningkatkan asupan gizi siswa.
Kritik lebih keras datang dari kalangan aktivis di Sampang. Mereka menilai pelaksanaan program MBG di dapur SPPG Tanggumong 004 berpotensi menimbulkan kecurigaan publik karena tidak menerapkan prinsip transparansi sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Seorang aktivis sosial di Sampang menegaskan bahwa setiap dapur MBG seharusnya mencantumkan komponen menu beserta estimasi harga agar tidak memicu dugaan penyimpangan.
“Kalau kita hitung kasar, paket seperti ini paling tinggi sekitar enam ribu rupiah. Padahal standar program MBG jauh di atas itu. Kalau dapur tidak mencantumkan label harga dan rincian menu, publik wajar curiga ada praktik mark up,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi adalah kunci agar program nasional tersebut tidak berubah menjadi ladang permainan anggaran.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap operasional dapur MBG di wilayah tersebut.
“Program ini menyangkut hak gizi anak-anak. Jangan sampai program bagus dari pemerintah pusat justru tercoreng di daerah karena permainan anggaran. Kalau dugaan ini benar, harus ada tindakan tegas,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Tanggumong 004 belum memberikan keterangan resmi terkait komposisi menu maupun standar anggaran makanan yang dibagikan kepada siswa pada hari tersebut.
Sorotan publik terhadap pelaksanaan program MBG di Sampang pun diperkirakan akan terus menguat jika tidak segera ada klarifikasi dari pihak terkait.
