SULAWESI UTARA — Dugaan praktik mafia BBM subsidi jenis Bio Solar di Sulawesi Utara kini meledak menjadi sorotan nasional. Jaringan yang diduga dikendalikan melalui sejumlah gudang penimbunan di Matuari, Madidir, hingga Tontalete disebut masih bebas beroperasi seolah hukum tidak berlaku bagi mereka.
Publik mulai geram dan mempertanyakan keberanian aparat penegak hukum. Sebab meski dugaan aktivitas penimbunan BBM subsidi ini sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat, jaringan tersebut justru disebut semakin besar, semakin terang-terangan, dan makin sulit disentuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nama Adi disebut membekingi gudang Madidir, inisial DM dikaitkan dengan gudang Tontalete, sementara gudang di wilayah Matuari disebut dibekingi sosok berinisial JW. Ketiga titik tersebut diduga saling terhubung dalam jaringan distribusi BBM subsidi ilegal yang memakai armada mobil tangki kepala biru bertuliskan “SKL”.
Masyarakat kini mempertanyakan satu hal besar: siapa kekuatan utama di belakang jaringan ini?
Sebab menurut publik, mustahil gudang-gudang penimbunan BBM subsidi bisa berdiri dan beroperasi secara terang-terangan tanpa adanya perlindungan kuat dari oknum tertentu.
Bahkan muncul kecurigaan keras di tengah masyarakat bahwa ada dugaan keterlibatan oknum berpengaruh dan berpangkat tinggi yang menjadi tameng bagi mafia BBM subsidi di Sulawesi Utara.
Jika dugaan ini benar, maka praktik mafia solar subsidi bukan lagi sekadar kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi ancaman serius terhadap wibawa negara dan penghinaan terbuka terhadap hukum.
Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil diduga diborong melalui pengepul dari berbagai SPBU dengan harga Rp13 ribu hingga Rp13.300 per liter, lalu ditimbun di gudang dan dijual kembali mencapai Rp19 ribu hingga Rp23 ribu per liter kepada pelanggan industri dan kapal-kapal tertentu.
Negara rugi. Rakyat menjerit. Mafia justru diduga makin kaya.
Yang membuat publik makin marah, hingga kini belum terlihat langkah besar yang benar-benar mampu membongkar jaringan tersebut sampai ke aktor utama dan dugaan beking di belakangnya.
Karena itu, masyarakat mendesak Mabes Polri dan Bareskrim turun langsung ke Sulawesi Utara untuk mengambil alih penanganan kasus mafia BBM subsidi ini.
Publik menilai, apabila Polres maupun Polda tidak mampu mengungkap jaringan tersebut secara transparan dan menyeluruh, maka Mabes Polri wajib hadir untuk menyelamatkan marwah institusi kepolisian.
Rakyat kini menunggu keberanian aparat: membela kepentingan masyarakat atau membiarkan mafia BBM subsidi terus berpesta di atas penderitaan rakyat kecil.(Red)
