SAMPANG (lenterapost.id) – Bukannya melayani, justru tertidur. Potret buram Disdukcapil Sampang kini viral dan menyulut amarah publik. Di tengah antrian panjang warga yang mengurus KTP dan Kartu Keluarga (KK), seorang oknum pegawai justru terekam tidur nyenyak di jam kerja. Di bawah kepemimpinan Plt Kadis Nor Alam, insiden ini menjadi tamparan keras yang memantik pertanyaan besar: ke mana arah pengawasan dan disiplin aparatur?
Peristiwa ini tak sekadar soal kelalaian individu. Minimnya pengawasan internal diduga kuat menjadi akar persoalan. Di saat masyarakat menuntut pelayanan cepat dan responsif, realitas di lapangan justru memperlihatkan pelayanan yang lamban, antrean mengular, dan sikap aparatur yang jauh dari standar profesional.
Pemerhati publik, Zai Raditya, menyampaikan kritik tajam. Ia menilai kejadian tersebut merupakan gambaran nyata merosotnya etos kerja di instansi pelayanan dasar yang seharusnya menjadi garda terdepan melayani masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan lagi soal oknum, tapi soal sistem yang gagal berjalan. Bagaimana mungkin pelayanan bisa maksimal jika pegawainya justru tidur saat warga menunggu? Ini sangat memalukan,” tegasnya.
Zai juga secara terbuka mempertanyakan ketegasan Nor Alam dalam menegakkan disiplin di lingkungan Disdukcapil. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik.
“Langkah konkret apa yang diambil? Jangan sampai publik menilai ada pembiaran. Apalagi kepala dinas merangkap jabatan—Plt di Disdukcapil, sementara jabatan definitifnya di Dinas Pendidikan. Ini berpotensi memecah fokus dan melemahkan kontrol,” ujarnya.
Sorotan kian tajam lantaran hingga berita ini diturunkan, Nor Alam belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Sikap bungkam tersebut justru mempertegas kesan bahwa persoalan disiplin dan kualitas pelayanan di Disdukcapil Sampang sedang tidak baik-baik saja.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra instansi, melainkan kepercayaan publik secara menyeluruh. Ini bukan lagi soal satu pegawai yang tertidur, tetapi potret nyata tata kelola pelayanan publik yang mulai kehilangan arah—di tengah gencarnya slogan reformasi birokrasi dan pelayanan prima.
Kini publik menunggu: apakah akan ada langkah tegas untuk berbenah, atau justru persoalan ini kembali tenggelam tanpa solusi. Satu hal yang pasti, kesabaran masyarakat ada batasnya.
