PAMEKASAN (lenterapost.id) – Anggota DPR RI Komisi VIII Hj. Ansari tampil tegas saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) PC GMNI Pamekasan, Rabu, 6 Mei 2026. Ia berjanji mengawal langsung penanganan korban kekerasan seksual hingga tuntas dan mendorong audit total SOP pondok pesantren se-Indonesia.
Di hadapan kader GMNI dan peserta FGD, Hj. Ansari menyebut kasus kekerasan seksual sudah darurat. Ia tidak mau ada lagi penanganan yang setengah-setengah.
“Undang-undang sudah jelas. Sebagai Komisi VIII, saya wajib melindungi anak dan semua korban. Jangan sampai mental dan masa depan mereka hancur karena kita abai,” tegas Hj. Ansari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Legislator dari Dapil Madura itu mengungkapkan, korban kekerasan seksual di Pamekasan tidak hanya satu orang. Karena itu ia mendesak advokasi dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Polres, dan penegak hukum.
“Penanganannya harus dari hulu ke hilir. Hukum jalan, pemulihan korban juga jalan. Ini tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Tak berhenti di korban, Hj. Ansari juga menyoroti sistem di lingkungan pesantren. Ia berencana menggandeng Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan di pesantren.
“Semua SOP, SDM, sampai pola pengasuhan di pesantren harus diaudit. Negara harus hadir mencegah kekerasan seksual sejak dini,” kata Hj. Ansari.
Ia juga menekankan pentingnya literasi digital. Menurutnya, arus digitalisasi tidak bisa dibendung sehingga masyarakat harus dibekali edukasi agar bijak bermedia sosial dan terhindar dari konten asusila.
“FGD seperti yang digelar GMNI ini penting. Jadi pembelajaran agar kasus serupa bisa kita tekan, tidak hanya di Madura tapi seluruh Indonesia,” tambahnya.
Ketua PC GMNI Pamekasan, Saifus Suhada, mendukung penuh langkah Hj. Ansari. Ia berharap kehadiran Anggota DPR RI itu membuat kasus di Pamekasan jadi atensi nasional.
“Kami percaya Ibu Hj. Ansari bisa menggerakkan semua pihak terkait. Kondisi ini memang tidak boleh dibiarkan,” ucap Saifus.
Ia menambahkan, GMNI siap mengawal bersama agar pencegahan dan pemulihan korban benar-benar dijalankan. “Ini tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.
Reporter : Rindi
