Pasuruan – lenterapost. Id Sorotan tajam mengarah pada kinerja Kanit lll Unit Tipikor Satreskrim Polresta Pasuruan. Integritas dalam mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang di nilai mandek tanpa kejelasan patut di pertanyakan.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran luas. Lantaran sudah 3 bulan berjalan laporan resmi yang telah di sampaikan justru terkesan mengendap tanpa progres signifikan. Desakan agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret pun semakin menguat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta inilah yang membuat penasehat LSM EL-MORAL, yakni Karli, secara tegas menyampaikan peringatan keras kepada aparat penegak hukum Polresta Pasuruan. Mempertanyakan sejauh mana kinerja otoritas dalam proses penegakan hukum yang sampai ini tak juga ada kepastianya.
Menurutnya, penanganan perkara korupsi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
“Laporan sudah di sampaikan secara resmi pada 12 Januari 2026. Namun hingga kini tidak ada progres yang jelas, tidak ada SP2HP yang diterima sebagai pelapor, perkembangan penanganan perkara terkesan stagna. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,”tegas Karli kepada awak media ini. Sabtu, (11/4/26).
Karli juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila aparat penegak hukum terus menunjukkan sikap pasif. Dirinya bahkan segera layangkan laporan ke Propam Polda Jawa Timur.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan moral sekaligus upaya memastikan seluruh laporan masyarakat memperoleh perhatian serius.
“Jika penanganan perkara tidak berjalan sebagaimana mestinya, kami akan membawa persoalan tersebut ke Bidpropam ( Bidang Profesi dan Pengamanan). Lembaga tersebut memiliki fungsi penegakan disiplin dan kode etik,”ujar Karli.
Ia menilai bahwa penundaan penanganan perkara hanya akan menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya intervensi maupun kepentingan tertentu.
“Untuk menjaga kehormatan institusi penegak hukum, seluruh laporan dugaan korupsi wajib dituntaskan. Penundaan hanya akan merusak kepercayaan publik,”paparnya.
Karli juga mengingatkan bahwa setiap perkara yang tidak dituntaskan akan memiliki potensi menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memicu krisis kepercayaan terhadap institusi hukum.
“Kasus yang tidak diselesaikan hanya ditunda, bukan hilang. Pada waktu tertentu akan muncul kembali dan menjadi sorotan publik,”ujarnya.
Sementara itu, Kanit lll Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan Kota, Ipda Yuangga Dewantara, S.M saat dihubungi awak media melalui via WhatsApp. Sabtu, (11/4/2026) jam 20:37 WIB juga tidak lagi membalas pesan sekalipun tanpa selalu online dan lebih memilih bungkam meskipun terlihat sudah terbaca. Sikap ini dinilai menghambat akses informasi publik dan transparansi.
Di sisi lain, pada 15 Maret 2026 aduan juga di layangkan melalui Layanan Aduan WhatsApp Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota melalui nomor 62 878-9083-2976 sampai saat ini juga belum ada tindakan.
“Akan kami bantu follow up ke unit terkait.
Bapak juga sudah komunikasi dengan pak yuangga. Silahkan komunikasi yang baik.
Karena tipikor adalah tindak pidana khusus, maka terkait penyampaian informasi atau pengaduan dan penanganan juga diatur khusus,”jawabnya. Minggu, (15/3/26) jam 18:52.
Sebagai informasi, LSM EL-MORAL melaporkan ke Polresta Pasuruan. Senin, (12/1/2026). Lantaran meragukan masyarakat setelah Kepala Desa Pateguhan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan dimintai konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan realisasi anggaran Dana Desa tidak adanya jawaban yang memuaskan.
Pelaporan ini terkait dengan adanya dugaan korupsi pada penyaluran realisasi anggaran Dana Desa tahun anggaran 2022-2023 yang diduga ada dugaan penyimpangan (Marp-up). Yakni pada pekerjaan pembangunan yang dianggarkan dari Dana Desa selama berturut-turut seolah-olah menduga mengindikasikan adanya dugaan sebagai trik upaya untuk korupsi.
Tak hanya itu, hasil pemeriksaan lnspektorat Kabupaten Pasuruan tahun 2024 patut dipertanyakan. Karli menilai, terkait dengan hasil pengembalian keuangan negara diduga tak jelas arahnya, dan ada dugaan hanya sebatas formalitas untuk menyiasati. (@Tim)
