SAMPANG – Program Makan Bergizi (MBG) yang disalurkan kepada siswa MTsN 1 Sampang menuai kritik tajam. Temuan di lapangan menunjukkan adanya menu yang diduga tidak layak konsumsi, sehingga memicu kekhawatiran serius terkait standar pengawasan dan kualitas distribusi makanan. Selasa (17/2/2026).
Program strategis yang menjadi bagian dari visi Presiden RI, Prabowo Subianto, tersebut sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi dan protein bagi generasi muda. Namun pelaksanaan di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan standar keamanan pangan yang seharusnya dijaga secara ketat.
Berdasarkan hasil pantauan pada Sabtu (14/2/2026), menu rujak manis yang disalurkan untuk konsumsi hari Senin ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Dalam satu kemasan, rujak tersebut berisi bengkuang tiga iris, kedondong empat iris, kates (pepaya) lima iris tipis, tahu enam iris, jambu empat iris, mangga empat iris, serta timun krai enam iris tipis. Ironisnya, timun krai yang disertakan dilaporkan dalam kondisi agak membusuk, tampak menguning dan mulai lembek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain persoalan kualitas, buah yang telah dikupas dan dikemas tanpa standar pengemasan higienis dinilai sangat rentan terkontaminasi bakteri apabila tidak disimpan dan didistribusikan sesuai prosedur keamanan pangan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak kesehatan bagi siswa yang mengonsumsinya.
Tim Investigasi Media ini yang melakukan pengecekan langsung menyampaikan keprihatinannya.
“Kami menemukan irisan timun krai yang tidak lagi segar, bahkan ada indikasi pembusukan. Buah yang sudah dikupas tanpa pengemasan higienis juga sangat rentan terpapar bakteri. Ini menyangkut kesehatan siswa, jadi tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari Wirno selaku wakil murid yang anaknya terdampak langsung setelah mengonsumsi menu tersebut.
“Gara-gara rujak manis tersebut anak saya jadi sakit perut, mas. Ini bukan menambah gizi pada anak, tapi bikin penyakit,” keluh Wirno dengan nada kecewa.
Menurut tim investigasi, lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana maupun instansi teknis seperti Badan Gizi Nasional patut menjadi perhatian serius. Jika kondisi ini terus berulang, tujuan besar program untuk mencetak generasi sehat dan berdaya saing dikhawatirkan sulit tercapai.
“Jangan sampai cita-cita mulia Presiden dirusak oleh oknum penyedia atau SPPG yang tidak bertanggung jawab. Program ini harus dijaga kualitasnya, bukan sekadar menggugurkan kewajiban distribusi,” tegasnya.
Masyarakat pun berharap adanya evaluasi menyeluruh, peningkatan standar kontrol kualitas, serta tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti lalai. Sebab, program yang menyasar kesehatan dan masa depan anak-anak tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian teknis maupun pengawasan yang lemah.(Red)
