PAMEKASAN (lenterapost.id) – Kasus rokok tanpa pita cukai yang terungkap dari kecelakaan mobil box di Beruh, Kecamatan Sampang, 14 April 2026, kini memasuki fase yang lebih sensitif. Bukan lagi sekadar tumpukan barang bukti, perkara ini mulai diselimuti penyebutan nama, dugaan keterkaitan, hingga tekanan publik yang kian menguat.
Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) menilai, arus informasi dari masyarakat telah bergerak jauh melampaui tahap awal penyelidikan. Sejumlah merek rokok yang ditemukan dalam muatan kendaraan—seperti Dallil Bold, Just Mild, HUMMER, HMIN, hingga Sultan—mulai dikaitkan secara informal dengan nama-nama tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski belum terverifikasi secara hukum, fenomena ini menandai satu hal penting: publik tidak lagi melihat kasus ini sebagai kecelakaan biasa, melainkan sebagai potongan dari jaringan distribusi yang lebih besar.
“Ini bukan lagi sekadar isu liar. Ketika masyarakat mulai menyebut nama dan merek secara terbuka, aparat tidak boleh hanya diam atau bersembunyi di balik istilah ‘pendalaman’,” tegas Ketua Umum GASI, Achmad Rifa’i.
GASI menegaskan bahwa seluruh informasi yang beredar masih bersifat dugaan. Namun, justru karena itu, pengujian secara hukum menjadi mutlak—bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan kejelasan kepada publik.
Di sinilah letak persoalan utama: apakah aparat penegak hukum akan menjadikan informasi ini sebagai pintu masuk penyelidikan yang lebih dalam, atau justru memilih jalur aman dengan membatasi kasus pada barang bukti semata?
Pengalaman di berbagai kasus serupa menunjukkan pola yang berulang: penindakan berhenti pada level bawah—barang, sopir, atau distribusi teknis—sementara dugaan aktor yang lebih besar tak pernah benar-benar disentuh.
“Kalau yang diamankan hanya rokoknya, sementara pemilik dan pengendalinya tidak pernah terungkap, maka publik berhak curiga ada yang tidak beres,” lanjut Rifa’i.
Sorotan juga mengarah pada salah satu merek yang ramai diperbincangkan di masyarakat, yang dalam narasi sosial dikaitkan dengan figur tertentu. Namun GASI mengingatkan, besarnya nama tidak boleh dijadikan dasar penghakiman—dan sebaliknya, juga tidak boleh menjadi tameng dari penyelidikan.
Bagi GASI, perkara ini kini bukan hanya tentang pelanggaran cukai, tetapi juga tentang kredibilitas penegakan hukum itu sendiri.
Apakah aparat akan berani menelusuri hingga ke hulu—ke pemilik merek, produsen, gudang, dan jaringan distribusi?
Atau justru berhenti di hilir, pada tumpukan dus yang mudah diamankan namun jauh dari pusat kendali?
Jika penanganan dinilai stagnan, GASI membuka opsi membawa persoalan ini ke tingkat pengawasan yang lebih tinggi, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hingga Komisi XI DPR RI.
Pada akhirnya, kasus ini menyisakan satu pertanyaan yang tak bisa dihindari:
Ketika publik sudah bicara, apakah aparat masih akan diam?
