Sampang (lenterapost.id) – Klaim Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Aengsareh bahwa distribusi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) telah sesuai prosedur dan pagu anggaran kini terpukul oleh temuan lapangan. Penelusuran menunjukkan adanya selisih harga mencolok antara rincian versi pengelola dan harga riil di pasaran, Rabu (25/2/2026).
Sebelumnya, Kepala SPPG Aengsareh, Nuraini Rahila, menegaskan paket MBG tiga harian periode 23–25 Februari 2026 senilai Rp24.000 telah dihitung matang dan mengacu pada arahan Badan Gizi Nasional (BGN). Paket tersebut berisi lima butir telur puyuh, apel, buah naga, dua donat/roti, serta satu susu kotak.
Namun data harga yang dipaparkan pihak SPPG justru memantik tanda tanya. Total paket disebut mencapai Rp24.050 dengan rincian: telur puyuh Rp2.300, apel Rp4.500, buah naga Rp6.600, donat Rp7.000 (2 pcs), dan susu Rp3.650.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tim media Garuda08 bersama Ormas MAI kemudian melakukan uji petik harga di sejumlah titik penjualan di wilayah Sampang. Hasilnya jauh dari klaim pengelola. Harga pasar ditemukan lebih rendah: telur puyuh lima butir sekitar Rp2.000 (selisih Rp300), apel Rp3.500 (selisih Rp1.000), buah naga Rp2.500 (selisih Rp4.100), dua donat Rp4.000 (selisih Rp3.000), serta susu Rp3.500 (selisih Rp150).
Jika dijumlahkan, selisih per paket mencapai Rp8.500. Dengan asumsi distribusi 2.543 paket selama tiga hari, potensi selisih anggaran yang patut dipertanyakan menembus Rp21.615.500.
Temuan ini sekaligus menggoyang dalih “subsidi silang” yang sebelumnya dikemukakan pengelola untuk menutup fluktuasi harga bahan baku. Pasalnya, berdasarkan pantauan harga eceran, mayoritas komponen justru berada jauh di bawah nilai yang dianggarkan.
Sekretaris Ormas Macan Asia Indonesia (MAI) DPC Sampang, Hariansyah, menyampaikan keprihatinan serius. Ia menegaskan program MBG adalah program strategis pemerintah yang tidak boleh dikelola secara serampangan.
“Kami sangat menyayangkan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan. Kalau memang sudah ada margin sekitar Rp2.000 per porsi MBG, itu sudah cukup. Jangan mencari keuntungan lagi karena berpotensi masuk kategori korupsi,” tegas Hariansyah.
Ia menilai, bila selisih harga tersebut tidak dapat dijelaskan secara terbuka, audit menyeluruh menjadi keniscayaan untuk meredam kecurigaan publik.
“Program ini untuk anak-anak. Jangan sampai niat baik pemerintah tercoreng karena pengelolaan yang tidak transparan. Kami mendorong aparat pengawas internal maupun eksternal segera turun tangan,” ujarnya.
Kini, perbedaan data harga antara pengelola dan hasil pengecekan lapangan menjadi sorotan publik di Sampang. Transparansi dokumen pembelian, kontrak pemasok, hingga bukti transaksi dinilai sebagai ujian nyata akuntabilitas pelaksanaan program MBG di daerah.
